Dugaan Pungli Penerimaan Security, Manager PT GPN Debat Kasat Bimas Polres Dumai

tanjakberita.com -Dugaan kasus pungutan liar (Pungli) dalam proses penerimaan tenaga security di PT Ganda Prabu Nusantara (GPN) selaku perusahaan jasa pengamanan di PT Wilmar Nabati Indonesia ikut mencuat saat pertemuan para pihak yang difasilitasi LAMR Kota Dumai. Hebatnya, persoalan itu memicu perdebatan antara Manager Operasional PT GPN, M Akhyar Harahap dengan Kasat Bimas Polres Dumai, AKP Jamal, Senin (13/01/25) siang tadi.

PEMANDANGAN Lumayan menarik tampak saat pembahasan isu adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam proses penerimaan tenaga security yang dipekerjakan di PT Wilmar Nabati Indonesia. Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Ganda Prabu Nusantara disinyalir melakukan kutipan uang. Hal ini mendapat perhatian serius dari pihak Polres Dumai.

" Persoalan yang ada membuat terganggunya situasi kondusif di Dumai. Tadi sudah sama-sama kita dengar penjelasan dari pihak managemen perusahaan. Kami fokus pada masalah kutipan uang, dan itu masuk unsur pidana," ujar Kasat Bimas Polres Dumai, AKP Jamal sembari menyebutkan dirinya termasuk dalam Satgas Saber Pungli, Senin (13/01/25).

Menanggapi hal itu, Manager Operasional PT GPN, M Akhyar Harahap merasa keberatan kalau dikatakan ada praktek Pungli. Pihaknya berdalih, kalaupun ada yang dibayar oleh tenaga security, itu digunakan untuk membeli pakaian seragam.

" Itu sejalan dengan kontrak. Uang pembeli pakaian yang dibayarkan (tenaga security,red) akan kita kembalikan dalam masa satu tahun sesuai pencairan tagihan di Wilmar," jelas M Akhyar Harahap.

Hanya saja penjelasan tersebut menurut Kasat Bimas AKP Jamal terasa sangat aneh dan janggal. Apalagi selaku pembina perusahaan security, pihaknya mengetahui persis biaya pengadaan baju seragam biasanya masuk dalam angka penawaran saat mengikuti proses lelang.

" Setiap BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) memasukkan penawaran, itu sudah sekaligus mengakomodir biaya pengadaan seragam. Biasanya itu sudah menjadi tanggungjawab pemberi kerja. Kalau hari ini ada kutipan, tentu harus dijelaskan," ujar AKP Jamal dengan santai.

Namun lagi-lagi M Akhyar Harahap menjawab bahwa pihak perusahaan juga mempersilahkan tenaga kerja untuk membeli pakaian seragam sendiri.

" Sekali lagi, kami tidak pernah melakukan kutipan. Bagi yang ingin beli pakaian seragam sendiri, juga kita persilahkan," tambah Manager Operasional PT Ganda Prabu Nusantara ini.

Hanya saja AKP Jamal tampak tidak ingin melayani perdebatan itu terlalu jauh lagi. Pihaknya menyampaikan kekhawatiran kutipan uang tersebut bisa berbuntut panjang. Salah satunya jika mereka yang sudah terlanjur membayar terpaksa diberhentikan untuk mengakomodir tuntutan dari Tameng Adat LAMR Dumai.

" Hati-hati memberhentikan mereka-mereka yang sudah ditarik uangnya itu. Bisa masuk unsur penipuan nanti," ujar AKP Jamal sambil tersenyum.

Perdebatan yang berlangsung itu akhirnya berpindah kepada topik pembahasan lainnya. Dengan kondisi yang ada, PT Ganda Prabu Nusantara terkesan tidak memiliki kemampuan dalam pengadaan baju tenaga security.

" Mendengar penjelasan dari perdebatan yang berlangsung tadi, bisa kita simpulkan PT GPN selaku perusahaan pemenang tender tidak bonafide. Wilmar dalam hal ini selaku pemberi kerja juga salah," ungkap Sekretaris DPH LAMR Dumai, Datuk Janurizal, SAg, MPdI.

Soal dugaan Pungli itu juga diungkapkan massa Tameng Adat saat melakukan aksi demo di pintu masuk PT Wilmar Nabati Indonesia tadi pagi. Tidak hanya menyuarakan tentang hak pekerjaan, dalam aksi tersebut massa dari Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai juga meminta aparat kepolisian mengusut dugaan kasus Pungli yang dialami oleh tenaga kerja.

" Kita minta aparat kepolisian untuk mengusut kasus Pungli dalam penerimaan tenaga kerja di PT Ganda Prabu Nusantara. Kami memgantongi bukti-buktinya, termasuk bukti transfer uang," tegas Panglima Tameng Adat LAMR Dumai, Tengku Dedek Iskandar saat berorasi di pintu masuk PT Wilmar Nabati Nusantara, Senin (13/01/25) tadi pagi.(***)