Isu Kesukuan Mulai Muncul di Pilkada Dumai 2024

JELANG Pilkada Dumai 2024, kombinasi pasangan calon berdasar latar belakang kesukuan lumayan santer terdengar. Entah siapa yang pertama kali menghembuskan, latar belakang kesukuan dianggap penting untuk komposisi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Diantara yang terdengar yakni perpaduan pasangan dari suku Melayu-Minang, Melayu Jawa dan lain sebagainya. Situasi tersebut sangat tidak sehat dan bisa mengganggu keharmonisan di tengah masyarakat.

" Pilkada itu memilih pemimpin daerah, bukan memilih kepala kampung. Harusnya yang dijadikan barometer adalah kemampuan dalam memimpin agar daerah menjadi lebih baik. Bukan malah membangun isu kesukuan yang rawan perpecahan," ujar pengamat politik, Adrian Hadi saat dihubungi Kupas Media Grup, Selasa (30/04/24) tadi siang.

Menurut Adrian Hadi, keharmonisan yang dirasakan selama ini jangan sampai dirusak oleh para pihak yang memiliki agenda politik di Pilkada Dumai 2024. Untuk itu perlu tanggungjawab dan kesadaran bersama.

" Berhentilah menyuarakan isu kesukuan. Siapa saja punya hak yang sama untuk maju dan dimajukan dalam Pilkada, tapi yang ditonjolkan jangan latar belakang kesukuannya," papar Adrian Hadi.

Sementara Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dikutip dari tempo.co berharap agenda politik 2024 tidak diwarnai oleh isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal itu seharusnya sudah tidak lagi dijadikan perbincangan, dan pola pikir semacam itu sudah tidak relevan berdasarkan sejarah.

" Memainkan politik identitas menunjukkan ketidakmampuan para pelaku politik dalam mengelola isu-isu keberagaman masyarakat. Selain itu, masyarakat jangan sampai membeda-bedakan calon pemimpin berdasarkan SARA, namun dibedakan dari kemampuan seorang calon pemimpin," ujar Siti Zuhro.

Pada sisi lain pemerhati sosial, Satria Martha mengatakan dengan waktu beberapa bulan ini perlu dicegah beberapa isu yang mulai mencuat kembali, salah satunya isu SARA.

" Isu-isu SARA dapat memecah belah masyarakat, mengganggu stabilitas politik, dan mengancam keharmonisan serta dapat menimbulkan kesalahpahaman dan potensi konflik sosial," ujar Satria Martha kepada Kupas Media Grup, Senin (30/04/24) sore tadi

Pihaknya menghimbau eksistensi ormas keagamaan, tokoh ulama dan seluruh masyarakat harus tetap berperan menjadi filter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.

" Harus ada kesadaran dan komitmen kolektif untuk hal itu," tutup Satria Martha.(**)