Walikota Dumai Martil Baru Perjuangan Provinsi Riau Pesisir

Roh pembentukan Provinsi Riau Pesisir sebenarnya sudah hadir sejak lama. Semula namanya adalah Provinsi Bengkalis, yang digagas oleh sejumlah tokoh saat kepemimpinan H Wan Syamsir Yus sebagai Walikota Dumai. Pergerakan itu hanya berselang beberapa bulan dengan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Salah seorang inisiator pergerakan kala itu, Ahmad Maritulius, SE menyampaikan semangat pemekaran provinsi itu sudah lahir sejak lama. Sejumlah tokoh memiliki pemikiran sama untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan pesisir di Provinsi Riau. Apalagi, saat itu kondisi pembangunan daerah pesisir Riau seperti di anak tirikan.

" Kalau tidak salah, 6 bulan setelah perjuangan Provinsi Kepri di gaungkan, kita dari Dumai juga menyuarakan hal yang sama. Namanya Provinsi Bengkalis. Sejumlah tokoh dari daerah eks Bengkalis (pasca pemekaran daerah) juga memberikan dukungan. Pergerakan ini mendapat dukungan dari Pak Wan Syamsir yang saat itu menjabat sebagai Walikota Dumai," ungkap Ahmad Maritulius, pemilik koran Harian Riau Pesisir ini.

Dalam perjalanan, Provinsi Kepri akhirnya terwujud dan perjuangan Provinsi Bengkalis meredup. Lepasnya Kepri saat itu, menutup peluang lahirnya provinsi pemekaran baru. Tidak ada lagi pembahasan, dan masing-masing tokoh larut dengan kesibukan. Kalaupun ada pembicaraan, itu hanya dilingkup ruang kecil.

" Menjelang momen Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2013, perjuangan pembentukan provinsi kembali disuarakan. Namun namanya tidak lagi Provinsi Bengkalis, tapi berganti menjadi Provinsi Riau Pesisir. Saat itu langkah perjuangan dibahas di Hotel Tasia Ratu Dumai," jelas Ahmad Maritulius.

Diantara yang disepakati, sebagaimana disampaikan Ahmad Maritulius, yakni saatnya mencari sosok yang berasal dari wilayah pesisir untuk menjadi Gubernur Riau. Salah satu yang tampak adalah H Annas Maamun yang menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir.

" Pak Annas kita nilai sangat layak dan pantas. Kita kemudian membangun propaganda, salah satunya melalui Harian Riau Pesisir, media cetak yang saya punya. Alhamdulillah, Pak Annas akhirnya bersedia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Gubernur Riau," ujar Ahmad Maritulius mengenang masa perjuangan saat itu.

Saat menjabat Gubernur Riau, H Annas Maamun memberikan perhatian besar untuk pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Pada tahun pertama kepemimpinannya, Provinsi Riau Pesisir langsung masuk dalam salah satu agenda prioritas utama.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, H Johar Firdaus dikutip dari mapikornews.com mengatakan semenjak dilantik sebagai Gubernur Riau, keinginan Annas Maamun untuk memekarkan wilayah dan membentuk Provinsi Riau Pesisir sangat kuat. Annas yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau ngotot keinginan tersebut mesti dilaksanakan.

Komitmen Gubernur Riau H Annas Maamun itu, dikatakan Ahmad Maritulius menambah energi semangat perjuangan. Selaku salah seorang inisiator pergerakan, pihaknya kembali mengundang dan mengumpulkan sejumlah tokoh untuk membahas persiapan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

" Pertemuan kita lakukan di lantai II Hotel Grand Zuri Dumai. Sikap Gubernur Riau itu membuat kita kembali bersemangat. Apalagi kita dengar sudah dibahas di DPRD Riau," ujar Ahmad Maritulius.

Pada sisi lain, Ketua DPRD Riau H Djohar Firdaus mengatakan persetujuan atas pemekaran provinsi baru diputuskan secara aklamasi oleh 55 anggota dewan yang hadir. Keputusan dalam sidang paripurna tersebut akan dibawa ke DPR dan pemerintah pusat.

" Kemarin sudah disetujui secara aklamasi oleh 55 anggota DPRD Riau untuk memberikan rekomendasi pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Tuntutan pemekaran ini sebenarnya sudah lama, hanya saja baru belakangan ini segala legalitas formalnya kita dapatkan dari bupati dan DPRD masing-masing wilayah pemekaran tersebut," kata Djohar kepada detikcom, Jumat (05/09/2014) silam.

Provinsi Riau Pesisir akan meliputi 5 kabupaten yang ada. Yaitu terdiri Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Siak, Kepulauan Meranti, dan Dumai. Letak geografis kelima kabupaten itu berada di tepian semenanjung pantai timur Sumatera.

"Dari lima kabupaten itu, 4 di antaranya bupati dan DPRD sudah memberikan surat persetujuan kepada DPRD Riau. Hanya Bupati Bengkalis yang belum memberikan dukungan. Namun pada prisipnya bupati sudah setuju dan akan segera memberikan surat dukungan. Sedangkan untuk DPRD Bengkalis sudah merekomendasikan persetujuan provinsi baru itu," kata Djohar.

Tahapan selanjutnya, persetujuan DPRD Riau itu diteruskan ke Gubernur Riau yang akan mengeluarkan surat rekomendasi pembentukan provinsi baru tersebut.

" Langkah selanjutnya, dewan akan membawa rekomendasi dari DPRD dan Gubernur Riau ke Komisi II DPR RI. Setelah itu barulah diajukan kembali ke Pemerintah Pusat," terang Djohar.

Hanya saja, ditengah perjuangan yang sedang dilakukan, Gubernur Riau H Annas Maamun tersandung kasus hukum. Dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulai saat itu, pembicaraan tentang Provinsi Riau Pesisir juga tenggelam. H Annas Maamun sibuk menjalani pemeriksaan hingga akhirnya dicopot dari jabatan Gubernur Riau. Usai menjalani hukuman di Penjara Suka Miskin, Provinsi Riau Pesisir sempat kembali disuarakannya.

" Ini Provinsi Riau Pesisir jadi Pak, yakinlah. Saya targetkan tiga bulan lagi jadi Provinsi Riau Pesisir, betul Pak, sebab, saya kenal orang itu," kata Annas di rapat paripurna HUT Rokan Hilir, Minggu (04/10/2020) silam.

Namun karena tak lagi berkuasa, pernyataan H Annas Maamun seperti tak kuat pengaruhnya. Gerakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir mati suri dan layu sebelum berkembang. Kini, pasca pesan terbuka yang disampaikan Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS kepada Capres Anies Baswedan, akhirnya kembali memunculkan harapan.

" Walikota Dumai H Paisal, SKM, MARS menjadi harapan baru untuk mewujudkan perjuangan yang tertunda. Ini harus kita dukung bersama, karena Provinsi Riau Pesisir impian kita sejak lama," ujar Ahmad Maritulius.

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, SSos, MSi yang memberikan penilaian positif kepada Walikota Dumai H Paisal, SKM, MARS yang kembali menyuarakan Provinsi Riau Pesisir. Apalagi apa yang menjadi impian besar masyarakat pesisir itu sudah lama terkubur.

" Kita butuh pemikiran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Apa yang menjadi keinginan Walikota Dumai itu harus kita dukung bersama. Hendaknya ini juga bisa menjadi perhatian dari kepala daerah lainnya yang ada di wilayah pesisir Riau," ujar Eddy A Mohd Yatim, anggota DPRD Riau dari Dapil Dumai, Bengkalis dan Meranti ini.(***)